Samarinda Dinilai Butuh Rencana Induk Pengendalian Banjir
SAMARINDA, jendelakaltim.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai persoalan banjir di Kota Samarinda bukan hanya soal sedimentasi sungai, tetapi juga kelemahan dalam tata kelola air dan infrastruktur drainase. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan perlunya penyusunan rencana induk pengelolaan air yang komprehensif sebagai fondasi kebijakan jangka panjang untuk mengatasi banjir yang terus berulang. Sabtu (13/12/25).
Dirinya menjelaskan, pembangunan sistem drainase dan kanal banjir harus dirancang agar aliran air dari kawasan hulu tidak langsung menuju pusat kota.
“Kota Samarinda memerlukan rencana induk pengelolaan air yang komprehensif. Konsep pembangunan sistem drainase dan kanal banjir harus dirancang agar aliran air tidak langsung menuju kawasan perkotaan,” katanya.
Meski pengerukan Sungai Mahakam dan Karang Mumus menjadi program jangka pendek yang dikebut pemerintah, ia menilai langkah tersebut tidak akan cukup tanpa pembaruan tata kelola. Ia menyebut, tingginya sedimentasi memang menjadi penyebab utama meluapnya air, namun pengaturan aliran dan kapasitas drainase juga memiliki peran penting.
Pemerintah Provinsi Kaltim pada beberapa tahun terakhir sudah mengalokasikan bantuan keuangan besar kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk perbaikan jaringan drainase. Namun evaluasi terbaru menunjukkan, pembangunan tersebut belum memberikan hasil yang memadai.
“Pemprov telah memberikan dukungan dana yang cukup signifikan untuk memperkuat infrastruktur drainase di Samarinda. Tetapi hasilnya masih belum maksimal sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia juga menegaskan perlunya koordinasi erat antara pemerintah daerah, akademisi, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar kebijakan pengendalian banjir berjalan terpadu. Saat ini, pembahasan lanjutan dengan BWS tengah dilakukan untuk memastikan normalisasi sungai bisa dimulai secara serentak dari bagian hulu.
Pemerintah berharap penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif. Kombinasi antara pengerukan sungai dan perencanaan tata kelola yang kuat diyakini dapat memberikan solusi lebih permanen bagi warga Samarinda. (adp)
