Pemprov Minta CSR Tambang Fokus Infrastruktur dan Rumah Layak Huni
SAMARINDA, jendelakaltim.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan perlunya perusahaan tambang mengarahkan program CSR dan PPM pada sektor yang paling dibutuhkan masyarakat, terutama pembangunan sarana pendidikan dan rumah layak huni. Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Seno menyebutkan, penyelarasan program perusahaan dengan pemerintah sangat penting agar intervensi pembangunan lebih efektif. Ia menilai selama ini beberapa perusahaan cenderung memilih program seperti beasiswa tanpa melihat program besar yang telah disiapkan pemerintah daerah. Padahal, Pemprov Kaltim pada 2026 akan mengalokasikan anggaran besar sekitar Rp1,4 triliun untuk program pendidikan GratisPol, mulai dari SMA/SMK hingga S3.
“Perusahaan tidak harus selalu memberikan beasiswa. Bisa juga ikut membangun sekolah-sekolah yang rusak atau tidak layak di sekitar tambang. Itu akan sangat membantu daerah,” ujar Seno, Senin (8/12/25).
Ia menegaskan, sarana dan prasarana pendidikan merupakan kebutuhan mendesak, terutama di kawasan ring 1 hingga ring 3 tambang. Perbaikan sekolah dinilai lebih memberikan dampak jangka panjang dan secara langsung mendukung mutu pendidikan.
Selain itu, sektor perumahan layak huni juga menjadi fokus Pemprov Kaltim. Dengan masih adanya sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni, ia berharap perusahaan tambang melalui Forum PPM dapat mengambil peran strategis. Menurutnya, keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekitar, tidak hanya bagi pekerja dan operasional usaha.
“Kehadiran perusahaan itu mestinya membawa manfaat. Tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial bagi masyarakat di sekitarnya,” tegasnya. (adp)
