Pemprov Kaltim Bentuk Tim Percepatan untuk Dukung Program 100 Hari Kerja
SAMARINDA, — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus bergerak cepat dalam menyiapkan program-program prioritas di awal masa pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk periode 2025–2030. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah pembentukan tim percepatan guna mendukung implementasi program 100 hari kerja.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan bahwa tim percepatan yang dibentuk akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program strategis, terutama dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan di berbagai sektor.
“Tim transisi akan segera dilantik. Untuk jumlah personelnya masih dalam proses penyesuaian. Kalau pada periode sebelumnya jumlahnya sekitar 30 orang, maka untuk periode ini bisa saja sama atau mungkin sedikit lebih sedikit,” ujar Seno usai salat subuh berjamaah di Samarinda, Senin (11/3/2025).
Saat ini, menurut Seno, telah terbentuk formasi awal tim transisi sebanyak tujuh orang. Namun, jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai kebutuhan dan kompleksitas program yang akan dijalankan.
“Formasi awal ini baru sekitar tujuh orang. Nanti akan ditambah lagi supaya tim ini bisa bekerja optimal, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menjalankan program-program unggulan gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.
Ia menambahkan, tim ini juga akan berperan penting sebagai jembatan antara rencana strategis pemerintah daerah dengan implementasi langsung di lapangan. Profesionalisme dan kinerja terukur menjadi prinsip utama yang diharapkan dari para anggota tim.
“Ini bagian dari komitmen kami agar perubahan bisa langsung dirasakan masyarakat. Maka dari itu, percepatan ini harus dimulai sejak awal,” tegas Seno.
Program 100 hari kerja Pemprov Kaltim periode 2025–2030 diproyeksikan akan mencakup berbagai sektor, di antaranya reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
