Pemprov Atur Ulang Prioritas Infrastruktur Akibat Anggaran Menyusut
SAMARINDA, jendelakaltim.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini menghadapi salah satu tantangan fiskal terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran infrastruktur 2026 dipangkas hingga berada di bawah Rp1 triliun, jauh dari pola anggaran sebelumnya yang berkisar Rp2-4 triliun per tahun. Kondisi ini memaksa pemerintah menata ulang prioritas pembangunan secara menyeluruh.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut situasi tersebut menuntut pemerintah agar jauh lebih selektif dalam menentukan proyek yang akan dijalankan agar anggaran yang tersisa tetap memberikan manfaat maksimal.
“Saat 2026 anggaran PU itu sudah di bawah 1 triliun, ini membuat kita harus benar-benar memaksimalkan mana yang sangat urgent untuk masyarakat,” ujarnya, Minggu (7/12/25).
Pemangkasan ini berdampak langsung pada sejumlah program perawatan rutin. Ruas-ruas jalan yang masih memiliki kondisi baik dengan tingkat kemantapan 80-85 persen, tidak lagi menjadi prioritas. Pemerintah memilih agar menghentikan sementara pelapisan ulang aspal pada ruas-ruas yang masih laik fungsi.
Fokus diarahkan pada jalan-jalan yang tingkat kerusakannya berat atau berada di bawah ambang batas kenyamanan pengguna. Ruas jalan dengan kemantapan di bawah 60 persen menjadi sasaran utama pada tahun anggaran mendatang.
“Yang dipangkas tentu saja jalan-jalan yang sudah baik. Kalau kondisinya masih 85 persen kita biarkan dulu. Urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik,” tegas Seno.
Meski demikian, pemerintah memastikan keputusan ini diambil berdasarkan kajian teknis, bukan sekadar pemotongan anggaran semata. Pemerintah provinsi juga membuka peluang untuk menggandeng pemerintah pusat agar beberapa proyek besar tetap bisa berjalan dengan dukungan APBN.
Ia menekankan, efisiensi harus menjadi prinsip utama perencanaan pembangunan tahun depan.
“Meskipun anggaran menurun, keberlangsungan pelayanan dasar dan konektivitas utama tetap dapat terjaga,” katanya.
Dengan tantangan fiskal yang ketat, 2026 diharapkan menjadi tahun pembuktian, pembangunan tetap dapat berlanjut dengan sumber daya terbatas, selama pengelolaan dilakukan dengan tepat dan prioritas ditata ulang secara matang. (adp)
