Kaltim Kekurangan 1.420 Dokter, Daerah Terpencil Paling Terdampak
SAMARINDA, jendelakaltim.id – Ketimpangan layanan kesehatan di Kalimantan Timur kembali mengemuka setelah Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, provinsi ini masih kekurangan 1.420 dokter dan lebih dari 1.000 tenaga kesehatan lainnya. Kondisi ini membuat fasilitas kesehatan di daerah pedalaman sulit beroperasi optimal meski pembangunan rumah sakit terus bertambah.
Ia menyebut, masalah terbesar bukan hanya kekurangan dokter, tetapi distribusinya yang tidak merata. Banyak tenaga medis memilih bekerja dan tinggal di kawasan perkotaan, sementara daerah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau sering kali kesulitan mendapatkan tenaga dokter.
“Banyak fasilitas di daerah belum terisi karena tenaga medis lebih memilih menetap di kota,” ungkapnya, Jumat (12/12/25).
Fenomena ini bukan hal baru. Ketimpangan layanan semakin melebar dan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat di wilayah terpencil. Warga harus menempuh perjalanan jauh agar mendapatkan perawatan, sementara puskesmas dan klinik daerah sering kekurangan dokter umum maupun spesialis.
Pemerintah provinsi menyiapkan program pendidikan afirmasi untuk putra-putri daerah. Mahasiswa kedokteran yang dibiayai pemerintah akan diwajibkan menjalani ikatan dinas setelah lulus, termasuk ditempatkan di daerah terpencil. Pemprov juga mendorong pembukaan fakultas kedokteran baru di universitas lokal agar lebih banyak SDM kesehatan dapat dipersiapkan secara mandiri.
Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi dokter yang bersedia bertugas di wilayah yang sulit dijangkau. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu hasil program pendidikan jangka panjang.
Dirinya juga menyoroti potensi kenaikan angka harapan hidup jika seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata. Pemprov menargetkan angka tersebut meningkat dari 76,7 tahun menjadi 80 tahun dalam beberapa tahun ke depan. Namun target tersebut hanya akan tercapai jika kesenjangan layanan di perkotaan dan pedalaman dapat ditekan melalui kebijakan terpadu. (adp)
