Jalan Mahulu Tetap Jadi Prioritas Meski Anggaran Menyusut
SAMARINDA, jendelakaltim.id – Di tengah pemangkasan besar anggaran infrastruktur tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan beberapa proyek strategis tetap berjalan. Salah satunya adalah pembangunan jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), wilayah pedalaman yang selama ini sangat membutuhkan akses darat layak sebagai penghubung utama logistik dan layanan publik.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan, meskipun anggaran Dinas Pekerjaan Umum turun drastis menjadi di bawah Rp1 triliun, proyek Mahulu tidak dapat ditunda. Pemerintah menilai akses darat merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah hulu Sungai Mahakam.
“Untuk Mahulu masih ada anggarannya tahun depan Rp100 miliar. Kemudian dari kementerian juga ada kurang lebih sekitar Rp420 miliar,” jelas Seno, Sabtu (6/12/25).
Dengan total dukungan anggaran mencapai lebih dari Rp500 miliar, proyek ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Mahulu, membuka isolasi wilayah, menekan biaya transportasi, dan mempercepat distribusi bahan kebutuhan pokok. Selain itu, akses jalan yang baik juga akan mempermudah layanan kesehatan, pendidikan, hingga penanganan keadaan darurat.
Ia menjelaskan, prioritas ini bukan semata pada pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan ekonomi. Infrastruktur yang baik dinilai menjadi fondasi utama agar kesenjangan antar wilayah dapat ditekan.
“Insya Allah akhir 2026 jalan di Mahakam Ulu sudah mulus. Sampai Ujoh Bilang,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus mengorbankan sejumlah program rutin seperti pelapisan ulang jalan yang masih dalam kondisi baik. Namun, komitmen mempertahankan proyek Mahulu dinilai sebagai langkah strategis yang sesuai kebutuhan masyarakat wilayah pedalaman.
Pemprov Kaltim juga memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat berjalan intensif agar menjamin kebutuhan anggaran tambahan proyek-proyek prioritas. Dengan strategi tersebut, Ia berharap pembangunan tidak hanya terfokus di perkotaan, tetapi benar-benar dirasakan hingga wilayah terluar.
Dengan tetap dipertahankannya proyek Mahulu, pemerintah ingin menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar masyarakat pedalaman atas akses jalan yang layak. (adp)
