Pemprov Evaluasi Total Sistem Perencanaan Infrastruktur Kaltim
SAMARINDA, jendelakaltim.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pembenahan mendasar diperlukan dalam sistem perencanaan infrastruktur daerah. Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, sebagai respon atas berbagai keluhan masyarakat mengenai proyek pembangunan yang tidak sinkron, mulai dari pengerjaan drainase yang terlambat hingga berulangnya pembongkaran jalan karena ketidaksiapan perencanaan.
Menurunya, akar persoalan bukan semata pada teknis lapangan, tetapi pada mekanisme komunikasi antarinstansi yang belum berjalan efektif. Ia menilai penyusunan rencana proyek harus dilakukan secara terpadu antara balai PUPR, dinas PU provinsi, dan dinas PU kabupaten/kota.
“Kunci persoalan ini ada pada koordinasi. Kalau tidak satu arah, hasilnya ya seperti sekarang, jalan dibangun, tapi drainasenya belum. Akhirnya dibongkar lagi,” ujarnya, Sabtu (6/12/25).
Seno menegaskan, pembangunan infrastruktur harus dirancang sebagai satu sistem utuh, bukan sekadar proyek terpisah yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai pola lama yang masih diterapkan sejumlah instansi telah mengakibatkan inefisiensi anggaran dan terganggunya mobilitas warga.
“Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin setiap pekerjaan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Situasi ini diperparah dengan kondisi geografis Kaltim yang membutuhkan perencanaan matang sebelum pembangunan dimulai. Ia menilai bila ketidaksinkronan tetap berlanjut, risiko kerusakan infrastruktur dan kemacetan logistik berpotensi semakin besar.
“Kalau infrastruktur tidak baik, perekonomian juga tidak akan baik,” tegasnya.
Seno meminta seluruh pihak melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, validasi desain, hingga pelaksanaan di lapangan. Pemerintah provinsi juga mendorong agar setiap instansi membuka ruang komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat.
“Ini waktunya semua pihak meningkatkan komunikasi. Infrastruktur harus memberi manfaat maksimal, bukan menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi ini bukan hanya untuk memperbaiki pekerjaan di masa lalu, tetapi menjadi fondasi agar pembangunan di tahun-tahun berikutnya lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan persoalan berulang. (Adp)
